Peran Biksu dalam Kepemerintahan Laos

oleh: Nila Munana Fajri (Talent Management)

Sejarah singkat Laos pada abad ke-14 dikuasai serta didominasi oleh kerajaan lokal bernama Lan Xang hingga abad ke-18 yang kemudian kerajaan tersebut dikuasai oleh Thailand. Pada abad ke-19, Perancis mulai menguasai wilayah Laos yang kemudian ia digabungkan kedalam bagian dari Indocina Perancis tahun 1893. Kemudian pada keterupurakan perang dunia II pada saat setelah Laos dijajah oleh jepang selama perang dunia II tersebut akhirnya Laos dapat memerdekakan diri di tahun 1949 dengan menamakan kerajaan Laos dibawah naungan kepemimpinan raja Sisavang Vong dengan bentuk negara monarki konstitusional. Dampak dari dikelillingi daratan, Laos ikut terseret atau terkena cipratan atas ketidakstabilan politik negara tetangganya yaitu Vietnam dengan Amerika yang saat itu sedang konflik dengan Vietnam dan ingin membangun koalisi dan membangun basis kekuatan pada Laos untuk memerangi Vietnam yang memaksa Laos mengalami kembali masa Indocina kedua yang skala atau dampaknya lebih besar sehingga atas fenomena tersebut, menjadi faktor terjadinya perang saudara di Laos serta menyusul adanya kudeta.

Pada tahun 1975 kaum komunis yang disebut Pathet Lao, yang didukung oleh Vietnam dan Uni Soviet melancarkan aksi kudeta, gerakan peruntuhan pemerintah kerajaan yang saat itu dipimpin Savang Vatthana yang didukung oleh Perancis dan Amerika Serikat dipaksa turun dari kedudukannya pada masa pemerintahan Laos. Kemudian setelah penurunan pemerintahan raja yang berhasil dilakukan dan mendapatkan Laos, negara ini berubah nama dari yang sebelumnya kerajaan Laos menjadi Republik Demokrasi Rakyat Laos hingga saat ini. Laos merupakan salah satu negara yang masih menerapkan paham komunisme dalam berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan masyarakat, termasuk politiknya. Laos mengakui negaranya sebagai negara republik sosialis yang menggunakan sistem Party-state pada cabang eksekutif, yang juga menggunakan sistem parlemen satu kamar serta sistem partai politik One Authoritarian party di mana hanya ada satu partai yang dominan di laos, yaitu Partai Rakyat Revolusioner Laos (Lao People’s Revolutionary Party) disingkat LPRP. Dari pemerintahan Komunis Pathet Lao ini membuat banyak biksu melarikan diri dari Laos karena penentangan dan ketidak bebesasan beragama, dari situlah banyak biksu yang akhirnya berani untuk melawan komunis dengan caranya yang tidak ikut dalam kekerasannya atau ikut perang akan tetapi melalui hal lain seperti memberikan bantuan kepada pelaku pemberontak Laos.

Pathet Lao

Ketika golongan komunis mulai menguasai Laos pada tahun 1975, banyak hal yang diprihatinkan dengan kurangnya rasa hormat Pathet Lao terhadap agama Buddha. Meskipun dalam beberapa tahun sebelumnya tokoh politik senior telah memeluk agama Buddha. Hal tersebut didasari dari selama bertahun-tahun sejak awal berdirinya rezim komunis yakni pada saat para pemimpin Republik Demokratik Rakyat Laos (Lao PDR) yang secara eksplisit tidak mendukung agama apa pun di Laos termasuk buddha yang sebelumnya sempat menjadi agama nasional Laos, dan secara terbuka tidak menghadiri upacara Buddhis serta pemerintah sendiri bahkan tidak lagi mendorong para pemuda untuk bergabung dengan Sangha bahkan menyarankan atau menganjurkan untuk laki-laki tidak lagi ditahbiskan menjadi biksu lagi. Kemudian hierarki Buddhis di laos pun sepenuhnya diubah yang hanya ada satu sekte Buddhis yang diberikan izin, yaitu sekte yang dipimpin oleh para biarawan yang mana mereka sepenuhnya mendukung pemerintah baru, dan sekte tersebut juga di bawah arahan politik Partai Revolusioner Rakyat Laos.

Melihat peristiwa ini membuat banyak biksu Buddha takut bahwa keberadaan agamanya akan terancaman serius di negara Laos pada tahun tersebut sehingga banyak biksu yang pergi ke negara Thailand yang memang disana menurut masyarakat Laos yang dinilai cukup aman untuk menjadi negara tempat mereka melarikan diri. Dari sejarah mengenai kondisi politik Laos memiliki ancaman bagi eksistensi agama disana yang mana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan dan mendorong tentang keterlibatan biksu Buddha Laos dalam kegiatan politik dan militer yang menentang pemerintah Laos setelah tahun 1975. Tentang aksi biksu Laos dalam pemberontakan bersenjata yang dimana ketika komunis menguasai Laos pada tahun 1975, peristiwa ini membuat banyak masyarakat Laos banyak yang prihatin dengan kurangnya rasa hormat yang dimiliki Pathet Lao terhadap agama Buddha.

Salah satu contoh keterlibatan biksu dalam mendukung para pemberontak yakni bantuan dari achan ky yang mana didalam kuil yang ia dirikan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan untuk semua pengungsi Laos yang datang ke kuilnya, entah itu seorang pemberontak atau bukan. Selain itu para biksu lainnya pun selain memberikan bantuan berupa beras dan dukungan medis dia juga memberikan ilmu kepada pemberontak, ilmu yang dia berikan ini berupa tentara pemberontak dapat membedakan antara orang baik dan jahat, dan untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepada orang-orang yang kurang berpendidikan. Nasionalisme merupakan tema yang kuat bagi para biksu dalam mendukung pemberontakan. Para biksu Laos berusaha membantu para tentara agar tidak terluka atau terbunuh dengan memberinya berkah dan jimat tersebut, akan tetapi para biksu Laos tidak tidak secara khusus maupun eksplisit mendorong para tentara untuk membunuh atau melukai tentara musuh mereka. meskipun ada beberapa biksu yang menolak dan memilih untuk tidak mencampuri urusan duniawi, akan tetapi banyak masyarakat Laos terutama para pemberontak yang mempercayai hal magis dan dapat dikatakan sebagian besar masyarakat laos mempercayai budaya buddha ini.

Selain perannya yang besar dalam membantu para pemberontak, biksu Laos juga membantu pembangunan yang ada di Laos. Negara Laos sendiri telah memberikan berbagai upaya untuk para biksu yang secara tak langsung membantu pemerintah untuk membangun negara khususnya dalam pembangunan kerja. Beberapa gagasan yang ada pada ajaran buddha pun dapat diterapan dalam gagasan pembangunan berkelanjutan bagi Laos. Pada kegiatan pembangunan tersebut para biksu atau Sangha berperan untuk mendirikan masyarakat Laos dalam arus perkembangan atau dorongan modernisasi negara ke arah yang lebih positif yang dapat disebut sebagai keterlibatan biksu secara sosial. Para biksu akan mengikuti perkembangan sosial yang bertujuan untuk mengikuti perubahan kontemporer masyarakat Laos yang mencakupi seperti kecanduan narkoba, prostitusi, degradasi lingkungan, peningkatan penyebaran HIV/AIDS yang mana hal-hal tersebut menjadi bagian dari datangnya modernitas dan globalisasi kedalam negara Laos. Dalam sudut pandangnya seorang buddha atau biksu mereka memiliki tanggung jawab atas memberikan ilmu kepada masyarakat awam akan ajaran budha dan etika untuk memberikan dukungan moral. Dengan begitu kualitas SDM Laos sedikit banyaknya terkontrol dari andilnya para biksu memberikan ajaran etiketnya, selain memberikan ajaran-ajaran yang positif para biksu juga menjadikan kuilnya sebagai rumah meditasi bagi para pecandu yang ingin memulihkan diri, berobat dan sebagainya, mengingat sebagian besar masyarakat Laos lebih mempercayai hal magis akan budaya agamanya tersebut.

Terdapat sekelompok kecil yang dibentuk oleh para biksu dan masyarakat membentuk suatu organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan. Kelompok ‘Buddhisme untuk proyek pembangunan’ (BFD) ini telah terlibat diberbagai aspek seperti memberikan ajaran buddha secara sosial, terlibat dalam pemeliharaan ekologi, termasuk hubungan kerjasama kelompok ini dengan pemerintah pusat pembangunan Laos dalam beberapa proyek salah satunya penanaman bibit pohon, berkampanye tentang bahayanya bahan kimia untuk bumi, membuat buku saku tentang margasatwa, serta menyusun buku yang berisikan pedoman lingkungan untuk para biksu yang mengajar di sekolah sebagai bentuk promosi akan pendidikan lingkungan. Kelompok ini juga memjadikan sebagian kuil-kuil mereka menjadi kawasan yang dilindungi ekologi sebagai bentuk promosi ‘pertanian buddhis’. Melihat banyaknya kuasa atau pengaruh buddha dalam Laos ini juga menjadi salah satu alasan adanya atau peningkatan partisipasi masyarakat akan kepedulian mereka baik itu dalam partisipasi politik negara tau dalam partisipasi pembagunan negara, yang membuat Laos meskipun merupakan negara komunis yang menentang adanya agama akhirnya tidak berkuasa untuk menyingkirkan buddha yang pada kenyataannya menggambarkan dapat membantu pemerintahan Laos pada beberapa aspek terutama yang mencakup hal masyarakat sosial.

Laos merupakan negara yang cukup unik dengan sistem kepemerintahnnya yang komunis akan tetapi mereka tidak dapat mengontrol masyarakatnya sendiri dan berakhir pada memanfaatkan atau memanipulasi agama yang sebelumnya ditetapkan sebagai agama nasional laos yaitu Buddha dengan para biksu yang berperan besar dalam kepercayaan sebagian besar masyarakat Laos, sehingga hal tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk mengurangi adanya pemberontakan dari masyarakat kepada pemerintah serta menjadi pemantik partisipasi masyarakat Laos di beberapa aspek.

Referensi

G.BAIRD, IAN. August 2012. “Lao Buddhist Monks’ Involvement in Political and Military Resistance to the Lao People’s Democratic Republic Government since 1975.” The Journal of Asian Studies Vol. 71, No. 3, 655-677.

Ladwig, Patrice. 2006. “Applying Dhamma to Contemporary Society: Socially-Engaged Buddhism and Development Work in the Lao PDR.” Juth Pakai Issue 7 16.

Paper Tugas Terstruktur Studi Kawasan Asia Tenggara, Sistem Politik Di Laos. FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 2015. 

KEDUBES RI di Vientiane, Laos https://kemlu.go.id/vientiane/id/read/country-profile-     andcooperation/583/etc-menu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »