Pengaruh Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar

Oleh: Anasya Dewi Rahma Sarita (Talent Management)

Pendahuluan

Tindakan pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik etnis antara etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar sangat menyita perhatian dunia. Bermula ketika beredarnya foto hasil forensic mengenai pembunuhan terhadap seorang perempuan dari etnis Rakhine bernama Ma Thaida Htwe oleh tiga pemuda etnis Rohingya (Kristiyani, 2013). Hingga akhirnya muncul tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh etnis Rakhine dan pemerintah Myanmar kepada etnis rohingya. Etnis Rohingya sendiri adalah salah satu etnis yang tinggal di Myanmar dengan penduduknya yang mayoritas beragama islam. Diskriminasi tersebut membuat etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara dan juga tidak mendapat kan perlindungan atas ham mereka. Para biksu dan masyarakat dari etnis Rakhine berdemontrasi dengan mengatakan “No Rohingya”, lalu membuuh etnis Rohingya serta merusak bangunan ibadah dan tempat tinggal. Diketahui bahwa dari konflik yang terjadi, lebih dari 70 orang meninggal dan lebih dari 3.000 bangunan rusah sehingga hampir 60.000 penduduk etnis Rohingya kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia (Tan, 2013).

Sehingga diskriminasi atas pelanggaran HAM ini mendapatkan respon oleh masyarakat dan perlakuan atas pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sendiri mendapatkan respon dari komunitas internasional seperti PBB, OKI, ASEAN, dan organisasi non pemerintah untuk mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan. Salah satu organisasi internasional yang membantu dalam permasalah konflik Rohingya ini adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Saraswati, 2006). OKI ini dibentuk untuk meningkatkan solidaritas islam antar negara dan mendukung perdamian dan keamanan internasional. OKI berperan sebagai inisiator yang mendesak negara-negara OKI dan masyarakat internasional untuk meminta pemerintah Myanmar mencegah kekerasan tersebut (Suhelmi, 2007)

Isi

Etnis Rohingya adalah salah satu etnis yang tinggal di Myanmar dengan penduduknya yang mayoritas beragama islam, namun mereka tidak diakui sebagai warga negara dan mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya ini tinggal di wilayah Arakan yang juga dihuni oleh etnis Rakhine, tetapi hubungan antar dua etnis tersebut tidak harmonis. Pada Mei 2012, konflik terjadi antar dua etnis tersebut, yaitu etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Bermula ketika beredar foto hasil forensic mengenai pembunuhan terhadap perempuan dari etnis Rakhine bernama Ma Thaida Htwe oleh tiga pemuda etnis Rohingya yang pada 28 Mei 2012 lalu (Kristiyani, 2013). Para Biksu dan masyarakat etnis Rakhine berdemontrasi “No Rohingya”, lalu membunuh etnis Rohingya, meruka bangunan ibadah, dan merusak tempah tinggal. Konflik tersebut mengakibatkan lebih dari 70 orang meninggal, lebih dari 3.00 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia (Tan, 2013). Kepolisisan Myanmar sebenarnya telah menangkap dan emmenjarakan tiga orang tersangka dimana dua diantara adalah etnis Rohingya. Namun, Tindakan itu ternyata tak cukup mencegah terjadinya kerusuhan di negara bagian Rakhine. Pada tanggal 4 Juni, kembali terjadi penyerangan terhadap bus yang diduga ditumpangi pelaku pemerkosaan dan kerabtnya. Tercatat 10 orang Muslim Rohingya tewas. Sejak saat itu kerusuhan rasial di Rakhine pun meluas.

Konflik lain yang menjadi pemicu adanya konflik adalah karena kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa tahun kala itu terus meningkat. Sehingga memunculkan kecemburuan pada etnis yang mayoritas Rakhine tersebut. Bagi mereka, etnis Rohingya dianggap sesuatu yang mengganggu dan keberadaan mereka dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya wilayah Arakan. Cara-cara ini dilakukan sebagai bentuk cara agar dapat mengusir etnis Rohingya agar keluar dari Myanmar.

Pada 20 Maret 2013 kekerasan kembali terjadi di kota Meiktila, yang merupakan salah satu dari kota dari seidkit kota di Burma yang banyak ditempati oleh banyak penduduk muslim (BBC, 2014). Bermula adari pertengkaran di toko emas milik serorang muslim Rohingya saat seorang konsumen seorang Budha ingin membeli jepit rambut emas. Pertengakaran harga diantara keduanya berubah menjadi perkelahian dan pemilik toko dilaporkan memukul konsumen Budha tersebut. Insiden ini kemudian berlanjut dengan pemukulan seorang biksu Budha yang meninggal di rumah sakit. Berit aini kemudian menyebar dan menimbulkan kekerasan sectarian yang kembali terjadi setelah 2012 lalu. Konflik ini terjadi di kota Meikila dan tida kota lainnya di Myanmar (BBC, 2014). Komunitas Muslim di Burma yang telah tinggal lama dinegara itu sudah terhapus. Sehingga paling tidak 20 anak laki-laki Muslim diambil dari madrasah dan dibunuh. Tulang belulang mereka yang terbakar masih terlihat diantara abu bangunan. Masyarakat Budha menganggap bahwa masyarakat muslim akan mulai mengambil alih partai politik mereka.

Pemerintah Myanmar pun tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Etnis Rohingya ini pun tidak diakui keberadaanya di Myanmar dan tidak diberikan kewarganegaraan (stateless person) (International, 2012). Sehingga menurut Presiden Myanmar kala itu, Thein Sein, menganggap bahwa kelompok etnis Rohingya adalah imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh yang hidup di sebuah pegunungan Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Karena status mereka adalah imigran gelap, sehingga mereka tidak mendaptkan perlindungan hukum dari negara manapun, sehingga akibat perlakuan diskrimintais tersebut, muslim Rohingya terpaksa memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan di negara lain (Rismayanti, 2012). Terdapat bukti yang mengenai pemerintah Myanmar yang melakukan diskriminasi terhadap umat islam Rohingya. Diskriminasi terhadap warga Rohingnya adalah membatasi pergerakan mereka, dai 12 dokumen pemerintah antara tahun 1993-2013 yang dikaji, ditemukan bahwa pemerintah Myanmar menerapkan pembatasan perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, maupun pembangunan rumah ibadah. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan antar kota atau ke luar dari negara bagian Rakhine tanpa izin (BBC, 2014).

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah Myanmar kemudian mendapatkan respon dari komunitas internasional seperti PBB, OKI, ASEAN, dan organisasi non pemerintah mulai mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Peran utama organisasi internasional dalam menangani sebuah konflik adalah sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator. PBB sebagai sebuah organisasi internasional dalam piagamnya telah menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia kedalam Piagam PBB yang disebut The Universal Declaration of Human Rights yang diterima secara aklamasi oleh siding umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. OKI merupakan organisasi antar pemerintah terbesar setelah PBB yang berbasis Islam. Pembentukan OKI antara lain untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan kemanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pemebntukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat (Kemlu, 2016). Organisasi ini tidak hanya mementingkan negara-negara anggotanya saja, namun negara yang bukan anggotanya mendapatkan perhatian dari OKI. Dalam penanganan konflik Rakhine-Rohingya ini, OKI berperan sebagai inisiator terhadap permasalahan konflik yang terjadi di Rakhine. OKI segera mendesak negara-negara anggota OKI dan masyarakat internasioanl untuk segera meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mencegah kekerasan dan membawa pelaku ke pengadilan (OIC, 2015). Karena desakan tersebut, negara-negara anggota langsung bertindak menggunakan diplomasinya untuk meminta pemerintah Myanmar segera menyelesaikan konflik tersebut.

Melihat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar, Indonesia sebagai salah satu bagian dari komunitas internasional memberikan konstribusinya bagi upaya penegakan HAM dan pencapaian keadilan bagi etnis Rohingya. Dimana negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama islam tentu memiliki ikatan saudara yang kuat untuk membantu etnis Rohinya, meskipun dalam hal ini konflik yang terjadi bukan didasari tentang masalah keyakinan namun konflik antar etnis. Indonesia yang tergabung dalam organisasi internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN mengupayakan adanya perdamaian antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mendesak PBB dan OKI untuk bertindak memberhentikan dan mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Namun usaha terbentuk terhalang karena adanya prinsip non intervensi yang mengemukakan bahwa negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari suatu negara lain. Sehingga hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga negara lain adalah dengan memberikan bantuan bagi para korban kekerasan di Myanmar dan perlindungan bagi para pengungsi etnis Rohingya dengan mengupayakan pendekatan diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik kekerasan. Krena apabila konflik kekerasan yang terus berlanjut akan berdampak bagi keamanan regional kawasan Asia Tenggara. Karena banyaknya etnis Rohigya yang menjadi pengungsi tentu akan menimbulkan masalah baru bagi negara-negara penerima yang kemudian akan melahirkan konflik-konflik sosial baru.

OKI sendiri tidak hanya mementingkan negara-negara anggotanya saja, namun negara yang bukan anggotanya mendapatkan perhatian dari OKI. Dalam penanganan konflik Rakhine-Rohingya ini, OKI berperan sebagai inisiator saat mendapat kabar bahwa di daerah Rakhine terjadi konflik. Sehingga organisasi ini mendesak pemerintah Myanmar untuk mencegah kekerasan yang terjadi dan membawa pelaku ke pengadilan. Selain meminta negara-negara anggota untuk membantu berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar, Sekretaris akhineJenderal OKI periode 2005-2013, Ekmeleddin Ihsanoglu, juga menyatakan tekad OKI untuk membawa masalah ini ke ranah forum internasional seperti PBB, ASEAN, NCHR, Uni Eropa untuk mendesak pemerintah Myanmar agar mengembalikan hak-hak Muslim Rohingya termasuk hak kewarganegaraan mereka.

Disamping itu OKI berperan sebagai fasilitator, dimana OKI banyak melakukan pertemuan rutin dengan tujuan mengumpulkan dana untuk membantu korban konflik Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Dana tersebut nantinya digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak konflik. Pada konflik ini, OKI memobilisasi Islamic Development Bank untuk membantu perkembangan Rakhine dengan mendirikan fasilitas medis dan membangun sebuah perguruan tinggi dan juga bantuan berupa Pendidikan dan Kesehatan (Draft Resolution No.4/40-MM on The Situation of The Muslim Community in Myanmar, 2013). Dalam usaha yang sedang di lakukan OKI dalam membantu korban, terdapat hambatanterutama dalam menghadapi sistem pemerintahan Myanmar yang masih dalam transisi dari sistem otoriter. Pertama, saat OKI mengunjungi Myanmar disambut dengan demo besar-besaran dan pemerintah Myanmar sendiri seolah bersikap konservatif dan menolak perdamaian kedua belah pihak. Dengan sikap tersebut, pergerakan OKI menajdi tidak leluasa dan sempit dalam mencapai perdamaian. Kedua, penolakan terhadap pembangunan kantor kemanusian di Myanmar oleh OKI dengan alsan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Rakhine sehingga OKI tidak bisa memberikan bantuan kemanusiaan secara lancer. Terakhir, saat kunjungan OKI ke Myanmar dianggap menyebarkan ajaran agama islam di Rakhine dan hanya berpihak pada Rohingya saja. Meskipun sudah dikatakan oleh sekjen OKI bahwa bantuan ini hanyalah bantuan atas nama kemanusiaan.  Sehingga keberhasilan OKI dalam membuat damai masih belum sepenuhnya tercapai, namun OKI telah berusaha menjadi inisiator, fasilitator, dan mediator yang baik.

Kesimpulan

Persitiwa diskriminasi HAM yang dialami etnis Rohingya di Myanmar telah menggugah rasa kemanusian banyak pihak. Pengaruh peran OKI dalam menangani konflik etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar sudah dilakukan dengan sangat baik, walaupun dalam usahanya terdapat hambatan-hambatan yang menghalahi usahanya tersebut. OKI telah memberikan kontribusi terhdap konflik ini, namun kapasitas OKI hanya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator dalam penyelesaian konflik.

References

[1] Albert, E. 2015. Burma Myanmar-Rohingya Migrant Crisis. Diakses melalui http://www.cfr.org/burmamyanmar/rohingya-migrant-crisis/p36651  

[2] Amnesty Internasional, “No Internastional Compromise on Human Rights in Myanmar”. Diakses melalui http://www.amnesty.org.

[3] Dewinta, Rr Tiara Ayu. [2016]. Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013. Universitas Diponegoro vol. 2 no. 2 hal 127-134.

[4] Fortify Rights. Persecution of The Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar’s Rakhine State? A Legal Analysis by Fortify Rights, 2015.

[5] Indonesian president urges Myanmar to address Muslim Violence. Diakses melalui http://www.reuters.com/article/us-indonesia-myanmar-idUSBRE93M04Z20130423  

[6] Jackson, Robert dan Sorensen Georg. [2013]. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2014.

[7] Kundu, S. 2015. ‘The Rohingyas: Security Implications for ASEAN and Beyond’, IDSA, pp. 2-7

[8] Le Roy A. Bennet. International Organizations: Principles and Issues. Prentice Hall Inc. New Jersey, 1997.

[9] LG. Saraswati dkk, Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus, Filsafat UI Press, 2006.

Malaysia urges Myanmar to sistem anti-muslim violence. Diakses melalui http://www.reuters.com/article/us-indonesia-myanmar-idUSBRE95T07F20130630  

[10] Mandemaker, V. T. 2016. ‘The Crisis of Rohingya Muslims Fleeing Persecution in Myanmar’.

[11] Myanmar Approves Access For OIC Assistance In Arakan. Diakses melalui http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=7090&ref=2911&lan=en&x_key=thein%20sein  

[12] Myanmar Replies Indonesia Letter Questioning Rohingya Issue. Diakses melalui http://www.republika.co.id  

[13] May Rudy, Teuku. Administrasi dan Organisasi Internasional. Refika Aditama. Bandung, 2005.

[14] OIC. Draft Resolution No. 4/40-MM on The Situation of The Muslim Community in Myanmar, 2013.

[15] OIC. Resolution Muslim Communities and Minorities in-Non OIC Member State, 2012.

[16] OIC Signs Memorandum to open Office for Humanitarian Affairs with the Government of Myanmar. Diakses melalui http://www.rohingya.org/portal/index.php/rohingya-library/42-politics-a-strategy/376-oic-signs-memorandum-to-open-office-for-humanitarian-affairs-with-the-government-of-myanmar.html  

[17] Organisasi Kerjasama Islam. Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx  

[18] Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. PT. Remaka Rosdakarya. Bandung, 2005.

[19] Republic of the Union of Myanmar. Final Report of Inquiry Commision on Sectarian Violence in Rakhine State, 8 Juli 2013.

[20] Tan, V. 2015. UNHCR’s New Biometrics System Helps Verify 110000 Myanmar Refugees Thailand. Diakses melalui http://www.unhcr.org/news/latest/2015/6/55926d646/unhcrs-new-biometrics-system-helps-verify-110000-myanmar-refugees-thailand.html  

[21] The OIC expresses grave concern over the situation of Myanmar Rohingya Muslims. Diakses melalui http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=7023&ref=2894&lan=en&x=rohingya  

[22] Tindaon, S. [2013]. Perlindungan atas Imigran Rohingya dalam Pelanggaran HAM Berat di Myanmar dari Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Universitas Sumatera Utara.

[23] Utusan PBB: Kerusuhan di Myanmar Seperti Sudah Terencana. Diakses melalui http://www.muslimdaily.net/berita/internasional/utusan-pbb-kerusuhan.html   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »