Krisis COVID-19 Sebagai Babak Baru Kebangkitan Diplomasi Koersif China

Oleh: Lukman Firdaus (ACABASE)

Pandemi COVID-19 merupakan tantangan baru bagi Korps Diplomatik China dalam menghadapi kritik global mengenai “flu Wuhan” dan “China Coronavirus” yang merubah pandangan negara-negara besar terutama Amerika Serikat dalam menekan China. Jauh dari status politik luar negri China yang bersifat low profile, kini para diplomat China saling bahu membahu demi mempertahankan reputasi China dengan kembali menerbitkan narasi bahwa justru negara lain lah yang telah membawa COVID-19 ke China. Adanya perang kritik dan intimidasi antara China dan negara-negara lain menunjukkan bahwa Kementrian Luar Negri China sudah siap untuk bermain keras. Generasi ini banyak disebut sebagai “Wolf Warrior Diplomacy” yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan Xi Jin Ping yang telah mengubah citra global China menjadi jauh lebih menonjol dan tegas.

            Kebangkitan Diplomasi China merupakan transisi yang sangat menonjol dari sifat Kebijakan Luar Negri China sebelum kepemimpinan Xi Jin Ping. China telah mendapatkan status sebagai negara tirai bambu bukan karena hutan bambu menjadi salah satu ciri khas China, namun lebih mengacu pada sifat politik luar negri China yang sangat tertutup dan bersifat low profile. Saat China melakukan reformasi dibawah kepemimpinan Den Xiao Ping, transisi pemulihan bencana ekonomi dari masa kepemimpinan Mao Ze Dong menjadi faktor determinan diredamnya Politik Luar Negri China. Pada tahun 1990-an, puncak dari kemarahan dunia harus dihadapi China akibat pembantaian Tianmen Square pada tahun 1989, Den menegur para pemimpin China lainnya untuk tetap mengatasi permasalahan dengan tenang demi menyembunyikan kapasitas politik, dan menjaga status Politik Luar Negri China agar tetap low profile. Pada tahun 2002-2012, China ada di bawah kepemimpinan Hu Jintao mulai melakukan pergeseran dari adanya periode liberalisasi terkati organisasi perdagangan dunia, menjadikan Politik Luar Negri China memperlihatkan peran pentingnya. Presiden Hu mendorong investasi asing China demi memperluas ekonomi global Tiongkok. Di bawah kepemimpinan Hu inilah transisi dari eksistensi China mulai terlihat baik dari segi ekonomi maupun politik nya.

            Meskipun keterbukaan China dalam liberalisasi ekonomi global merupakan salah satu kemajuan dari kepemimpinan Hu Jiantao terhadap politik Luar Negri China, namun pergeseran kebijakan luar negri China yang lebih tegas juga mengacu pada aspek yang lebih umum. Terkait dengan perkembangan soft power  China yang semakin menumbuh, Hu Jiantao menekankan pada level diplomasi keamanan dan memaksimalkan fungsi Pasukan Pembebasan Raklat China atau PLA. Presiden Hu memperluas kegiatan PLA yang mana menjadi tantara nasional China dalam melindungi kepentingan China. PLA mengambil tanggung jawab baru yang lebih serius dimana dalam penjagaan territorial Laut China, PLA mulai berani menentang angkatan laut Amerika Serikat yang beroprasi di wilayah perairan China. Selain itu upaya modernisasi militer China juga mengambil aspek multinasional dimana China mulai melakukan Kerjasama militer dengan Russia dan peningkatan kapabilitas infanteri sebagai instrument dalam melindungi kepentingan China.

            Selama periode kepemimpinan Hu Jiantao, China hanya menggunakan tiga kali dari hak veto nya, dimana dua kali telah digunakan dalam menanggapi negara yang lebih mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dibandingkan dengan Beijing di tahun 2007. Pada akhirnya para Diplomat China mulai memanfaatkan hak veto nya pada isu-isu yang lebih luas, salah satunya dalam pertahanan kediktatoran di Brunei, China dan Russia juga melakukan serangkaian veto untuk mendukung rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Di sisi lain, implementasi kebijakan luar negri dar China juga tercerminkan dalam 25 kementrian yang terdiri dari Dewan Negara. Selagi negara bagian China seolah-olah dipimpin oleh perdana mentri, wakil perdana mentri, dan anggota dewan negara lainnya, pada kenyataanya, elemen-elemen ini sedang membuat rencana untuk mendukung prioritas yang ditetapkan oleh Politibiro. Kebijakan Luar Negri China diperumit dalam proses pengambilan keputusan dengan kenyataan bahwa anggota dewan negara belum tentu anota PKT pada tingkat tertinggi. Selagi posisi tertinggi PKT (Sekretaris Jendral) dan otritas tertinggi RRC negara bagian (Presiden) adalah orang yang sama, Maka anggota Politbiro yang merupakan mentri berpangkat relative rendah, mengapa bisa demikian ?.

            Selama Sebagian besar dari dua decade pertama abad ke-21, Kementrian Luar Negri China tidak terwakili pada tingkat tertinggi atau PKT (Politbiro Komite Tetap). Ini berarti perwakilan pada Kementrian Luar Negri China memiliki peran minimal dalam menetapkan Kebijakan Luar Negri Tiongkok. Sementara Pejabat kementrian luar negri dapat dipanggil untuk memberikan pengarahan atau nasehat, mereka belum tentu menjadi bagian dari penetapan akhir kebijakan. Situasi ini jelas memiliki kekurangan pada efektifitas dari keputusan yang ditetapkan China dalam kebijakan luar negrinya. Mentri Luar Negri China dikecualikan dari pengambilan keputusan pusat tubuh Politbiro hingga tahun 2017. China mulai memadukan pandangan Kementrian Luar Negri ke dalam pengaturan kebijakan luar negri, dan juga meningkatkan personelnya dalam hal stuktur politik internal China. Dalam konteks inilah para Diplomat China dan juru bicara kementrian luar negri sekarang menjalankan tugas mereka.

            Kebangkitan Diplomasi Koersif China memuncak pada saat krisis COVID-19 dengan banyaknya negara-negara yang memicu penurunan citra baik China. Xi Jin Ping dan mentri luar negri Zhao Lijian menekankan untuk lebih agresif dalam menerapkan kebijakan luar negrinya sebagai instrument dalam menanggapi gugatan dan kritik dari negara-negara yang memiliki relasi dengan China terhadap peningkatan darurat kesehatan serta penanganan COVID-19 yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perwakilan Beijing di Perancis, Belgia dan Venezuela serentak mengeluarkan dokumen dan pengakuan yang bernada agresif dan keangkuhan. Bagian dari sikap Kebijakan Luar Negri China yang lebih tegas, bahkan agresif ini berakar dari peningkatan birokrasi kementrian luar negri yang sekarang sudah menjadi bagian dari lingkungan pembuatan kebijakan, dan pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan luar negri RRC. Namun yang menjadi faktor determinan utama dari para Diplomat China yang menunjukkan taring mereka dalam pengambilan kebijakan adalah krisis COVID-19 itu sendiri, karena tanpa adanya pemicu yang mendorong para Diplomat China dalam pengambilan keputusan, maka Diplomasi Koersif China tidak akan pernah terlihat.

            Kebangkitan Diplomasi Koersif China juga memiliki implikasi untuk masa depan. Negara-negara di dunia termasuk Amerika Serikat harus bisa menghadapi China yang lebih berbeda sebab Diplomat yang tertanam pada Poiltbiro pun memahami dan mengetahui secara jelas kekuatan yang tersedia untuknya melalui berbagai macam instrumen. Dengan seorang diplomat di tubuh Politbiro yang berkuasa, sudah dangat jelas bahwa Diplomat China sudah memiliki pijakan yang lebih kokoh dan sikap yag lebih agresif. Dalam hal ini, Diplomat China telah memiliki legitimasi yang lebih tinggi sebagai suatu unsur yang perlu menjadi perhatian khusus bagi negara-negara di dunia dalam bersikap akan kerjasamanya dengan China.

Referensi :

Cheng. D, (2020), “Challenging China’s Wolf Warrior Diplomats”, The Journal Of Herritage Foundatons, No. 3504 | July 6, 2020.
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-07/BG3504.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »