Upaya Perempuan Dalam Merekonstruksi Sistem Sosial Di Indonesia


Oleh: Gilang Zakaria

(Researcher of Politic Cluster in Horus Term)

Latar Belakang

Fenomena perempuan yang berjuang dalam mengaktualkan kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-harinya merupakan fenomena yang kompleks dan menarik untuk dibahas dalam dunia modern. Dalam dunia modern yang mana pemikiran-pemikiran manusia berkembang dengan bebas dan menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditolak dalam kehidupan. Pemikiran-pemikiran yang bebas, kritis dan liar menjadi salah satu “senjata” bagi para intelektual dalam mencapai kehidupan yang lebih layak. Fenomena-fenomena yang terjadi terhadap perempuan ini membuat perempuan merasa didiskriminasi terhadap sistem sosial. Hal tersebut dikarenakan praktik budaya patrarki yang inheren dengan sistem sosial.

Sistem Sosial merupakan sebuah hubungan sosial yang diaplikasikan oleh dua orang aktor, kelompok atau masyarakat sebagai alat dalam berhubungan guna mempertahankan batas-batas kesatuannya dalam situasi sosial (Elizabeth, 2018). Sistem Sosial yang erat hubungannya akan stratifikasi sosial. Sebagai contoh adanya stratifikasi sosial yaitu dengan melihat ke arah blue collar dan white collar yang mengindikasikan bahwa sistem politik mengembangkan tingkatan sosial dalam masyarakat. Penerapan budaya patriarki yang mana pada sistem sosial tersebut menempatkan laki-laki yang mendominasi segala hal yang koheren dengan kehidupan dan kekuasaan (A., 2017). Dalam sistem sosial patriarki, perempuan yang mana seharusnya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki terlihat seperti kehilangan hak-nya sebagai makhluk sosial. Sistem sosial yang inheren dengan budaya patriarki tersebut merenggut kebebasan-kebebasan perempuan yang seharusnya mutlak didapatkan oleh perempuan.

Pesatnya pertumbuhan demokrasi di Indonesia bisa dirasakan dengan melihat pemikiran-pemikiran yang tumbuh dengan bebas pada saat ini. Kendati demokrasi yang ada di Indonesia sudah berjalan sejak pasca kemerdekaan, sikap diskriminasi terhadap perempuan masih sangat hangat dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia khususnya bidang politik. Para intelektual memanfaatkan kehadiran teknologi sebagai media dalam mengeskpresikan pemikiran-pemikirannya. Salah satu pemikiran yang hangat dikalangan perempuan adalah pemikiran feminisme yang mana pada pemikiran tersebut di latar belakangi dengan adanya ketimpangan sosial dalam konteks gender yang berpaut terhadap pemahaman agama dan budaya (Hidayati, 2018). Perempuan dengan senjata intelektualnya mulai mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang meminta akan adanya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Feminisme yang merupakan suatu gerakan sosial, gerakan politik dalam menggapai kesetaraan hak untuk perempuan dalam berbagai hal. Feminisme tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, feminisme bisa diartikan lebih kompleks sebagai gerakan dalam memperjuangkan hak manusia yang mutlak didapatkan manusia sebagai makhluk sosial. Maka dari itu feminisme hadir sebagai fondasi awal dalam memanifestasikan keadilan bagi kemanusiaan.

Masyarakat Indonesia bisa dibilang sebagai masyarakat yang sulit untuk meninggalkan nilai agama dan nilai budaya karena pada dasarnya nilai-nilai yang diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia dalam bekerhidupan sehari-hari selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila yang dipahami oleh masyarakat Indonesia (Hidayati, 2018). Feminisme berusaha untuk memosisikan perempuan lebih setara dari sebelumnya yang mana posisi perempuan diangggap lebih rendah.

Fenomena-fenomena terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia menjadi alasan bagi penulis dalam menganalisis bagaimana kaum feminisme bergerak dalam mengimplementasikan pemikirannya dalam membenahi sistem sosial khususnya dalam bidang politik yang dibelenggu oleh patriarki guna mendapatkan keamanan dan kesejahteraan yang aktual.

Pembahasan

Perkembangan Feminisme di Indonesia

Pemikiran feminisme digunakan sebagai “senjata” oleh para perempuan dalam memenuhi hak-hak nya. Awal mula feminisme muncul karena kondisi sosial yang dimana perempuan didominasi oleh laki-laki dalam segala hal publik. Di era Yunani kuno saat perempuan tidak diberikan hak pilih dalam politik dan tidak dipandang sebagai manusia melainkan sebagai “mesin” reproduksi untuk melahirkan generasi selanjutnya. Laki-laki saat itu disosialisasikan untuk mengidentifikasi diri dengan konstruk-konstruk maskulin yang menekankan akan superioritas dan mengangkat senjata, sedangkan perempuan hanya harus tunduk terhadap sebagai istri (Linklater, 1996). Perkembangan feminisme hadir didalam dunia pendidikan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan adanya keinginan dari individu dalam membuat perubahan dan menjadi gerakan yang kolektif dalam suatu tindakan bersama (Umar, 2005).  Feminisme, sebuah ideologi yang dikembangkan oleh kalangan Eropa Barat dengan tujuan memperjuangkan kesetaraan antara dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan.

Feminisme di Indonesia lahir dipelopori oleh RA Kartini, yang mana pada saat itu RA Kartini merasa diperlakukan tidak adil oleh kedua orang tuanya tidak sama dengan anak laki-lakinya. Kemudian dibentuknya organisasi perempuan untuk pertama kalinya yang dibentuk oleh Poetri Mardika pada tahun 1912 (Djoeffan, 2001).  Aspek historis adalah salah satu aspek penting dalam kajian feminisme, guna mendapatkan asumsi-asumsi dasar dalam pergerakan feminisme di Indonesia. Isu-isu terhadap perempuan yang dibawa oleh para pemikir feminisme dalam konteks sosial bukanlah hal yang baru terjadi. Feminisme ditandai sebagai hasil dari pemikiran yang lahir dari kontradiksi sosial yang didampingi dengan modernitas didunia akademis, dikemas dengan nuansa borjuis liberal yang mana memaksa masyarakat harus mengubah persepsinya tentang konsep gender dalam menanggapi tuntutan-tuntunan pemikir feminisme (Imaniar, 2009).

Gerakan Feminisme

            Dalam upaya mengimplementasikan pemikiran feminisme guna merekonstruksi sistem-sistem yang terbelenggu oleh sistem patriarki, perempuan di Indonesia melakukan sebuah aksi yang dikenal dengan Women’s March. Aksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh para perempuan, tetapi juga dilakukan oleh semua kalangan masyarakat yang sadar akan ketimpangan yang terjadi terhadap gender. Women’s March bergerak dengan membawa beberapa tuntutan, yang mana pada tuntutan tersebut menuntut untuk dihapusnya kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, pengesahan berbagai hukum dan kebijakan, menjamin akan pemulihan yang diterima oleh korban kekerasan serta menghentikan intervensi negara terhadap tubuh. Aksi tersebut juga menuntut agar masyarakat dapat menghapus praktik budaya patriarki yang mana patriarki menjadi satu akar dari terjadinya diskriminasi terhadap perempuan (Juniman, 2018). Perempuan dalam pergerakan di media sosial merupakan salah satu jalan dalam melakukan aktivisme pemikiran feminisme. Media sosial menjadi salah satu cara para feminisme dalam mencari dukungan dan kekuatan dalam perjuangan perempuan (Saputri, 2020).

Rekontruksi Sistem Sosial di Indonesia

Perkembangan globalisasi dan modernisasi pada akhir dekade ini berhasil mencuri perhatian semua kalangan masyarakat. Globalisasi dan modernisasi dapat diindikasikan dengan perkembangan pola berfikir masyarakat, perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota di dunia, infrastruktur telekomunikasi, mudahnya transportasi serta Multinational Corporation (Nurhaidah, 2015) . Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari pemikiran tradisional ke arah yang lebih maju dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Dengan semakin berkembangnya globalisasi dan modernisasi menjadi salah satu aspek yang mampu mengindikasikan eksistensi dari perempuan dalam sistem sosial sehingga tidak dipandang sebelah mata.

Reformasi politik di Indonesia merupakan salah satu bentuk harapan besar bagi perempuan yang selama ini hak-nya dalam masuk kedalam bangku parlemen terpaku karena sistem patriarki. Perempuan dalam politik terlihat sangat didiskriminasi terhadap sistem, dilihat dari persentase yang diatur oleh konstitusi yang diatur pada Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 hanya memberikan jatah sebanyak 30% terhadap perempuan dalam menduduki bangku parlemen (Thalib, 2004). Fenomena-fenomena tersebut membuat adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memperbaiki kondisi perempuan yang tertinggal jauh dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Budaya patriarki seolah-olah membuat garis lurus membatasi pergerakan perempuan dan politik.

Kendati globalisasi dan modernisasi berkembang dengan cepat, perempuan-perempuan di Indonesia masih berjuang dalam memenuhi hak-nya khusunya dalam keselamatan dari kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Menurut data yang diberikan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, terdaftar ada 431,471 jumlah perempuan korban kekerasan pada tahun 2019 dalam catatan tahunan 2020 (PEREMPUAN, 2020). Kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dikarenakan praktik budaya patriarki yang langgeng dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Patriarki yang menempatkan diri diposisi superior membuat pandangan masyarakat bahwa laki-laki yang berhak memimpin dalam semua aspek (Sonza Rahmanirwana Fushshilat, 2020). Perempuan di Indonesia mencoba untuk mendesak pemerintah Indonesia dalam pengesahan rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) guna mendapatkan payung hukum ketika mendapatkan kekerasan. RUU PKS berbicara tentang kekerasan seksual yang lebih spesifik yang mana sebelumnya, Undang-Undang tentang kekerasan seksual sudah diatur di KUHP, kekerasan seksual hanya dibagi menjadi 1 jenis yang merujuk kepada kekerasan fisik. Dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dibagi menjadi 1 jenis, melainkan ada 9 jenis (CITRAWAN, 2019).

Kesimpulan

Sistem sosial dengan praktik patriarki jelas masih menjadi akar dari permasalahan akan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Sulit dalam merubah persepsi masyarakat dengan pemikiran-pemikiran feminisme, karena pada kenyataannya, tidak sedikit juga perempuan yang kurang tertarik atau acuh terhadap percaturan politik. Partisipasi politik perempuan, khususnya perempuan yang sudah bergabung kedalam parlemen seharusnya menjadi langkah baru dalam membenahi sistem sosial yang telah lama dibelenggu oleh patriarki. Pemerintah Indonesia yang kurang mampu mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik, yang mana pada dasarnya, masyarakat adalah sebuah pilar penting dari pertumbuhan demokrasi. Dalam pengimplementasian pemikiran feminisme di Indonesia bisa dibilang sangat sulit, melihat sulitnya RUU PKS diterima oleh kalangan masyarakat untuk diaktualan, kecilnya suara perempuan dalam memperjuangkan haknya guna memperbesar persentase masuk kedalam parlemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »