Peran Pemerintah RI dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Wanita


Oleh: Mardianti

(Researcher of Security Cluster in Horus Term)

Latar Belakang

      Maraknya kekerasan seksual di Indonesia semakin menggila, ada banyak kasus dari segala bentuk tindakan dari kekerasan seksual pada wanita. Saat ini Indonesia dibanjiri oleh berita tentang pemerkosaan wanita, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, dan kasus kekeraaasan seksual lainnya. Tindakan kekerasan seksual banyak memakan korban pada perempuan. Hal ini mengacu pada korban kejahatan terhadap wanita dalam kekerasan seksual yang tidak memandang usia pada wanita. Sementara itu wanita tidak berpatokan pada orang dewasa saja tetapi juga dengan remaja dan anak kecil yang masih dibawah umur.

        Dalam perspekif sosiologi memandang bahwa kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhdadap aturan atau norma yang ada pada masyarakat (Kompas.com, 7 Desember 2020). Kekerasan seksual pada perempuan telah teratur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai yang berkaitan dengan jenis dari kekerasan seksual tersebut, dan pelecehan seksual menurut KUHP merupakan pencabulan. Pada kondisi saat ini kekerasan seksual pada wanita telah menjadi pusat perhatian awak media. Menurut Luluk, kasus kekerasan seksual semakin hari semakin bertambah, kasus yang bisa dilakukan pada siapa saja seperti keluarga, dan rekan kerja ataupun orang lain (Kompas.com, 13 Agustus 2020).

         Permasalahan yang berkaitan dengan kekasan seksual terhadap wanita didukung penuh oleh organisasi yang ada di Indonesia yaitu Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan lembaga negara yang independen, terbentuk pada tanggal 9 Oktober 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan memiliki tujuan, manfaat dan wewenang dalam menindak lanjuti permasalahan yang berkaitan dengan perempuan. Meskipun di Indonesia telah memiliki KUHP atau hukum Pidana akan tetapi tidak berjalan dengan efektif, hukum yang ada tidak terlalu kuat. Maka dari itu adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang bertujuan unutuk mewujudkan sistem hukum yang melindungi dan menghapuskan kekerasan seksual pada perempuan (kemenpppa.go.id, 05 Agustus 2020).

          Pencegahan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual (Rahmawati & Eddyono, 2017: 3). Pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu ruang lingkup dari penghapusan kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan korporasi. Akan tetapi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini masih belum ditetapkan, ada pro dan kontra mengenai RUU PKS di pemerintahan dan juga pandangan dari masyarakat setempat. Itulah yang menyebakan mengapa RUU ini belum disahkan sampai sekarang, sementara kasus dari kekerasan seksual sudah semakin banyak dan muncul dimana-mana. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual inilah yang menjadikan perhatian penulis untuk menganalisa lebih dalam tentang bagaimana proses hukum yang telah teratur dalam KUHP dan apakah adanya RUU PKS akan lebih efektif atau sebaliknya dalam menindaklanjuti persoalan mengenai kekerasan seksual wanita di Indonesia.

Pembahasan

         Apakah pelecehan seksual ini merupakan hal atau kasus yang sepele?. Jika di ruang publik sudah dianggap biasa bagaimana dengan kasus di ruang privat yang pembuktiannya sulit. Itulah mengapa perlu adanya persuasi seperti edukasi atau sosialisasi tentang pelecehan seksual sejak dini yang berguna untuk siapapun. Pentingnya pengetahuan sejak dini dapat menecgah para pelaku maupun korban. Jika digali lebih dalam faktor yang mendorong pelaku melakukan pelecehan karena adanya niat dan nafsu. Disinilah perlunya peran pemerintah untuk ikut andil dalam kejahatan seksual tersebut karena sudah meresahkan masyarakat terutama perempuan dan pemerintah.

          Kekerasan menrut KUHP adalah tindak pidana. Proses hukum dari berbagai kejahatan seksual telah diatur dalam pasal-pasal KUHP. Tetapi mengapa proses hukum pada KUHP tidak berjalan dengan efektif?. Hal itu terjadi karena adanya perbandingan definisi dan hukum yang berlaku. Secara definisi menurut KUHP pemerkosaan adalah bentuk ancaman kekerasan yang memekasa seseorang untuk bersetubuh dengannya, sedangkan menurut RUU PKS pemerkosaan adalah kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat yang dilakukan seorang untuk bersetubuh dengan seseorang ataupun menggunakan kondisi seseorang yang memberikan izin persetujuan untuk melakukan hubungan seksual (Detik.com, 01 Oktober 2019).

         Sementara itu di dalam RUU PKS menimbang bahwa kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual (DPR.go.id). Dapat kita lihat kekerasan seksual pada perempuan meningkat  dari tahun 2016 sebanyak 73%  di tahun 2017, dan pada 2017 jumlah kasus semakin tinggi dari pada tahun sebelumnya yaitu sekitar 348.446 dari 259.150 (Komnas Perempuan, 2018). Jika hukum Indonesia belum cukup kuat untuk mengatasi pelaku pelecehan seksual, bagaimana jika diganti dengan sanksi yang berat?, seperti pelaku bertanggung jawab untuk menanggung pajak apapun yang dimiliki dari keluarga korban.

         Kemudian dari pada itu ketika Indonesia semakin gawat darurat, siapa yang akan menjadi dokternya jika bukan pemerintah?. Jika pelaku dari kejahatan seksual tidak jera, hukuman apa yang lebih pantas selain menderita didalam penjara? Inilah mengapa jika RUU PKS dapat ditindak lanjuti untuk dibahas dan disahkan.

         Organisasi Komnas Perempuan juga merupakan wadah untuk mengadukan keluh kesah atau melaporkan dari hal-hal yang berbau kekerasan seksual. Pentingnya organinasasi ini sebagai perwakilan komunikasi untuk menyampaikan berita atau tanggapan pada perempuan. Jika tidak kuat organinasi ini di Indonesia lantas siapa yang akan membela para perempuan yang selalu menjadi incaran dan korban?. Apakah perempuan dinilai lemah karena tidak bisa melawan? Ini tidak menjadikan ajang diskriminasi gender, tetapi ini adalah korban dari kasus kejahatan.

Kesimpulan           

Dari banyaknya kasus yang sudah lama terjadi hingga sekarang, menggambarkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Adanya peningkatan statistik dari data kekerasan seksual perempuan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi bukti bahwa, hal ini merupakan kasus yang serius untuk dicegah. Sampai dengan diakhir tahun 2020 saat ini pemerintah Indonesia sedang beruapaya untuk menanggulangi kasus tersebut. Meskipun adanya KUHP di Indonesia, tetapi sampai sekarang kasus ini juga belum mereda. Begitupula dengan RUU PKS yang masih didalam proses, meskipun ha ini menjadikan pro dan kontra mengenai hal tersebut. Artinya, adanya hukum yang mengatur tentang kejahatan seksual belum terlaksana dengan baik, dan masih di dalam proses. Sampai saat ini peran masyarakat sedang memperjuangkan hak asasinya untuk segera mendapatkan rasa aman dan kenyaman, terutama pada perempuan.

Daftar Pustaka

dpr.go.id, diakses pada tanggal (4 Januari 2021), diakses dari: https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf

Kemenpppa.go.id. (2020, 05Agustus), diakses pada tanggal (22 Desember 2020), diakses dari: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2816/pro-dan-kontra-ruu-pks-menteri-bintang-mari-bersatu-ciptakan-payung-hukum-yang-komprehensif

Komnasperempuan.go. (201, 7 Maret), diakses padda tangga (24 Desember 2020), diakses dari: https://www.komnasperempuan.go.id/

Maidina Rahmawati, S. W. (2017). Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.

Mashabi, S. (2020, Agustus 13). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan?

Pratama, C. D. (2020, December 7). Kejahatan dalam Perspektif Sosiologi.

Saputra, A. (2019, Oktober 1). Ini Perbandingan Definisi Perkosaan dalam RUU PKS dan RUU KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »