Upaya Diplomatik China Dalam Penyelesaian Konflik Suriah Tahun 2011-2013

Oleh: Yuni Trisnawati

Upaya diplomatik China dalam konflik Suriah menandakan sikap aktif Negara dalam bertindak serius untuk ikut serta menangani permasalahan di Negara Suriah. China menolak adanya intervensi negara-negara Barat dan Amerika Serikat kepada Suriah secara militeristik. China telah menggunakan hak vetonya sebanyak tiga kali dalam konflik Suriah. Veto yang pertama pada 04/10/2011 dikeluarkan pada draf resolusi nomor S/2011/612. Resolusi ini tentang desakan keras dan pemberhentian kekerasan serta pelanggaran kasus HAM yang digunakan oleh pemerintah Suriah terhadap warga sipil. Tindakan yang diambil China adalah tidak menyetujui adanya resolusi tersebut dengan alasan bahwa hanya akan sebagai ancaman untuk memberikan sanksi yang dapat memojokkan pemerintahan Suriah. Veto yang kedua pada 04/02/2012 dikeluarkan pada draf resolusi nomor S/2012/77. Resolusi ini membahas tentang keprihatinan atas situasi yang semakin memburuk di Suriah dan banyaknya korban berjatuhan serta kecaman atas pelanggaran HAM yang berat dan semua jenis tindakan kekerasan.

Veto yang ketiga pada 19/07/2012 dikeluarkan pada draf resolusi S/2012/538. Resolusi ini memiliki tujuan untuk memperpanjang masa tugas atau mandat Misi Pengawasan PBB di Suriah yakni UNSMIS (United Nations Supervision in Syria) dan mengecam secara hukum pemerintah Suriah dengan sanksi ekonomi mengenai tuntutan diakhirinya tindak kekerasan jika tidak dilaksanakan secepatnya. Pada resolusi ini, menurut penulis, China tidak sepenuhnya tidak menyetujui draf resolusi DK PBB. Secara keputusan, China memang menggunakan veto dalam draf resolusi tersebut karena merupakan suatu rancangan resolusi yang kontraproduktif. China tidak setuju atas pemberlakuan mendesak dan mengecam Suriah secara hukum dengan sanksi apapun itu utamanya invasi militer, disebabkan China melihatnya sebagai sebuah tekanan atas Suriah yang dapat menjatuhkan kedaulatan Suriah itu sendiri yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas regional dan menggagalkan penyelesaian konflik melalui jalur politik. Disisi lain, China sangat mengapresiasi dan mendukung usaha UNSMIS dalam melakukan visi pengamanan dengan memperpanjang mandatnya.

Dalam hal ini China melalui Li Baodong seorang diplomat sebagai perwakilan tetap RRC di PBB dari tahun 2010-2013 dalam memandang konflik Suriah hanya menyetujui proses pendekatan politik secara inklusif sebagai penghormatan atas kedaulatan Suriah. Tetapi China menolak tegas perlakukan tekanan beserta ancaman yang tidak seharusnya didapatkan oleh Suriah karena akan berakhir pada ketidakefektifan penyelesaian krisis konflik yang tengah berlangsung kala itu. Krisis yang terjadi di Suriah seharusnya diselesaikan sendiri oleh negara yang bersangkutan. Dengan tujuan untuk tetap menjaga kepentingan masyarakat Suriah serta norma dan nilai yang ada dalam hubungan internasional. Tindakan kebijakan luar negeri yang diambil oleh China merupakan soft diplomacy yang lebih menekankan pada unsur-unsur perdamaian dengan bernegosiasi melalui mediasi terhadap negara yang bersangkutan. China akan tetap pada prinsipnya yang berdasar kepada junjungan tinggi bagi kedaulatan negara, menghormati, dan integritas wilayah Suriah.

China beranggapan bahwa penyelesaian konflik secara politis ialah cara yang ampuh untuk menumpas krisis Suriah. Solusi yang baik dalam resolusi konflik adalah dengan mewujudkan dialog melalui mediasi tanpa penggunaan paksa kekuatan fisik. Salah satunya China mengeluarkan Four Point Plan yaitu: Pemanggilan kepada seluruh aktor yang terlibat untuk bekerjasama dalam penanganan kekerasan, Penyusunan roadmap untuk proses transisi politik, Kerjasama institusi internasional yaitu antara PBB dan Liga Arab, Keterlibatan global society untuk memperkuat upaya pemecahan masalah terkait krisis kemanusian.

Upaya atau tindakan-tindakan diplomatik yang dipilih dan diambil oleh China merupakan cerminan dari KLN China yang berdasarkan Five Principles of Peaceful Coexistense. Kelima prinsip hidup China tersebut antara lain, penerapan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, tidak adanya perlakuan agresi, tidak melakukan intervensi, egaliter dan saling menguntungkan, dan hidup berdampingan secara aman, tentram, dan damai. Lima prinsip yang telah disebutkan menjadi pedoman dasar China disetiap interaksinya dengan negara lain dalam panggung global. Atas dasar prinsip itulah China tidak terlalu mengurus masalah konflik Suriah secara agresif dan menggunakan intervensi militer. China lebih memilih jalan diplomasi dengan negosiasi damai untuk menerapkan perdamaian dan keamanan dunia internasional sebagai kemaslahatan berbangsa dan bernegara.

SUMBER

Jurnal

Evron, Y. (2013). Chinese Involment in the Middle East: the Libyan and Syrian Crises.

Strategic Assesment , 16 (3), 79-91.

REN, M. (2014). Interpreting China’s (Non-) Intervention Policy to The Syrian Crisis:

A Neoclassical Realist Analysis, 立命館国際研究, 27-1, 259-282.

Artikel Daring

United Nation Security Councils. S/2011/612. Diakses pada

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/syria-s2011-612.php (31/10/2019, 16:00 WIB).

United Nations Security Council. S/2012/77. Diakses pada

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/77 (31/10/2019, 16:00 WIB).

United Nation Security Councils. S/2012/538. Diakses pada

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s2012538.php (31/10/2019, 16:00 WIB).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »