Pemikiran Politik Islam: Mohammad Natsir

Oleh: Al Dina Maulidya

Hubungan antara Islam dengan dunia politik Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Dapat dimulai dengan masuknya Islam di sekitaran abad ke-13. Islam memiliki peranan penting di dalam kerajaan dan sempat menjadi alat justifikasi sultan sehingga Islam mampu menancapkan pengaruhnya dalam sejatah Indonesia. Ketika Belanda masuk ke Indonesia pergerakan-pergerakan Islam, baik yang bersifat lokal tradisional maupun nasional modernis bersama-bersama menjadi penggerak perlawanan penajajah. Perlawanan yang berlangsung membuahkan hasil dengan diperlohnya kemerdekan Indonesia di tahun 1945.

Jika membicarakan tokoh pemikiran politik Islam di Indonesia maka nama Mohammad Natsir tidak mungkin dikesampingkan. Ia merupakan seorang ulama sekaligus politisi yang tetap memperjuangkan dakwah Islam di setiap sektor yang ia tempuh. Natsir berpandangan jika Islam bukan hanya dapat mengatur hal-hal yang berbau ibadah tetapi secara luas juga dapat mengaitkannya dengan kaidah kehidupan, batasan-batasan sosial, mengatur ranah muamalah serta kehidupan bermasyarakat. Natsir mengatakan, keberadaan pemimpin secara mutlak harus dapat memimpin, mengayomi, dan melindungi rakyat sekaligus menjaga keberlangsungan agama. Pelaksanaan serta penerapan sebuah agama tidak akan terwujud jika pemimpinnya tidak mendukung dengan membuat aturan yang berkaitan dengan falsafah dasar agama. Natsir mengetahui jika di dalam Islam juga terdapat hukum-hukum kenegaraan, hal tersebut menjadi dasar oemikirannya jika Islam tidak mengenal pemisahan agama dengan negara.

Natsir menyampaikan jika demokrasi merupakan hal baik dan Islam tidak mengenal sistem teokrasi. Yakni sistem yang beranggapan jika kepemimpinan hirarki seorang pemimpin adalah wakil dari tuhan di dunia. Saat perumusan pancasila Natsir menerimanya karena masih dapat ditafsirkan sesuai dengan ajaran Islam, seperti adanya nilai ketuhanan, kemanusiaan dan prinsip musyawarah. Namun, natsir mengatakan jika pancasila dominan sekuler karena tidak mempercayai wahyu agama sebagai sumbernya. Dengan demikian terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan pandangan Natsir. Hingga pada akhirnya ia bergabung dengan partai-partai Islam dan melakukan berbagai sidang yang tak berujung demi memperjuangkan dasar negara Islam. Hingga di tahun 1959 keluar putusan Dekrit Presiden oleh Ir. Soekarno. Natsir selama orde baru keluar dari dunia politik dan memperjungkan pemikirannya dengan menjalankan dakwah kultural dan mendirikan Dewan Dakwah Islam. Tujuan pendirian dewan tersebut untuk menyebarkan ajaran Islam dan mempertahankan aqidah Islam dalam masyarakat melalui pelatihan, pembinaan dan penerbitan buku-buku Islam.

SUMBER:

Ghafur, Muhammad F. 2010. Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah, pp. 151-154.

M. Iqbal & Amin Husein N. 2010.Pemikiran Politik Islam dari Masa klasik hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Groub.

Mufti, Muslim. Politik Islam Sejarah dan Pemikiran. Bandung: CV Pustaka Setia, pp. 17-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »