Pemikiran Politik Islam “Abad Klasik (622-1250M) dan Abad Pertengahan (1250-1900M)”

Oleh: Al Dina Maulidya
Pemikiran politik islam memiliki keterkaitan dengan sistem khilafah yang dimulai sejak sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Khilafah yang ditunjuk sebagai pemimpin pada masa itu, diberikan tugas sebagai seorang pengganti Rasul yang kemudian akan melanjutkan misi sebelumnya. Hingga saat ini, banyak perdebatan mengenai bagaimana seharusnya hubungan yang terjalin antara Islam dan politik. Namun, secara umum politik Islam dapat maknai sebagai sebuah kajian politik yang di dalamnya memuat nilai-nilai Islam normatif. Dalam sudut pandang Islam sendiri, politik Islam di definisikan sebagai sebuah pengaturan urusan umat baik dalam maupun luar negeri dengan berdasarkan hukum Islam.
Pemikiran politik Islam abad klasik telah muncul sejak Nabi Muhammad membangun SAW membangun sebuah komunitas Islam di Madinah tahun 622M. Sewafatnya Rasul, para Khulafaurrasyidin mengambil alih kepemimpinan. Setelah empat kali pergantian, kepimimpinan Khulafaurrasyidin kemudian digantikan oleh Bani Umayyah dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Bani Abbasiyah. Masa ini berakhir dengan hancurnya Bani Abbasiyah akibat Bangsa Mongol yang datang menyerang di tahun 1250M.
Terdapat karakteristik pemikiran Politik Islam pada abad klasik, yakni dibentuknya sistem khilafah yang memiliki peran sebagai kepala negara dan memiliki kekuasaan yang luas. Rakyat masa itu dituntut untuk patuh dan taat kepada Khalifah yang memimpin (merupakan kewajiban dalam Islam untuk patuh kepada kepala negara). Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kestabilitasan negara. Pada masa Khilafah, tidak ada lagi pemimpin yang dipilih secara garis keturunan, semuanya mengutamakan kepentingan umat. Namun, pada masa Dinasti Bani Abbasiyah terdapat beberapa perubahan. Abu Ja’far al-Manshur yang berhasil menggulingkan Bani Umayyah, menciptakan sebuah konsep dimana seorang pemimpin dimaknai sebagai Zhillillah fil Ardh (bayang-bayang Allah di muka bumi). Kekuasaan di masa itu dianggap sebuah kesucian yang mutlak dan merupakan mandat dari Tuhan atau bukan hasil dari pilihan rakyat, Sehingga pemimpin harus di taati oleh semua rakyat.
Pemikiran politik Islam di abad petengahan kemudian memikirkan ulang pemikiran dari Abu Ja’far. Pemikir Islam pada Abad Pertengahan seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, AL-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang berbeda tetang arti sebuah pemimpin. Menurut Al-Farabi, kepala negara harus berasal dari kelas atas (Suku Quraisy: suku terpandang). Pemikirannya telah dipengaruhi oleh filsafat asal Yunani Kuno, Plato. Berbeda dengan Al-Farabi, Al-Mawardi berpendapat jika kepala negara harus memiliki kredibilitas dalam bernegara dan agama. Al-Ghazali masih sependapat dengan Abu Ja’far, pemimpin merupakan bayangan Tuhan di bumi sehingga jabatan kepala negara adalah suatu hal yang suci. Ibnu Khaldun berpandangan jika kepala negara merupakan bentuk keefektifitasan dalam menjalankan yariat Islam. Perbedaan ini tidak terlepas dari setting sosial politik umat Islam dan peran para pemikir pada masanya.

SUMBER:
Ghafur, Muhammad F. 2010. Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah, pp. 151-154.
M. Iqbal & Amin Husein N. 2010.Pemikiran Politik Islam dari Masa klasik hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Groub.
Mufti, Muslim. Politik Islam Sejarah dan Pemikiran. Bandung: CV Pustaka Setia, pp. 17-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »