Selayang Pandang Brexit

Penulis: Nadiya Suci Pratiwi

Salah satu isu yang sedang populer di kalangan masyarakat internasional saat ini adalah British Exit atau yang lebih akrab dikenal dengan Brexit, mengenai keluarnya Britania Raya─­­­­­­­­­­­­­­­terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara─dari keanggotan Uni Eropa. Seperti yang diketahui, bahwa Uni Eropa merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara Eropa dan memiliki tujuan untuk mempermudah kerjasama antar negara anggota, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Britania Raya merupakan salah salah satu anggotanya yang resmi bergabung pada tanggal 1 Januari 1973. Keputusan Britania Raya bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah terjadinya Perang Dunia II.

Jika melihat pada sejarahnya, perjalanan Brexit sebenarnya telah dimulai pada tahun 1975, dimana Britania Raya mengadakan referendum karena terdapat banyak dorongan dari pihak yang tidak menyetujui bergabungnya mereka dalam keanggotaan Uni Eropa. Namun, hasil dari referendum yang diadakan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 67,2% pihak yang menyetujui untuk bergabung di Uni Eropa, sehingga Britania Raya-pun bertahan dalam keanggotaan Uni Eropa. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi ekonomi Britania Raya berangsur-angsur membaik. Selama tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, mereka sering terlibat dalam pembuatan kebijakan, penyelesaian masalah, serta aktif dalam hal pendanaan. Britania Raya pun memperoleh keuntungan dengan mudahnya aksesibilitas di kawasan Eropa dalam aktivitas ekspor dan impor.

Namun, kondisi Britania Raya di Uni Eropa tidak serta merta mulus dan baik. Setelah dilakukan tinjauan ulang, bergabungnya mereka dalam Uni Eropa tidaklah sepenuhnya memperoleh keuntungan, tetapi justru dinilai menjadi suatu hal yang tidak efektif. Pihak Britania Raya mulai merasa bahwa terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dan menghambat pertumbuhan negaranya. Dari masalah ekonomi, di mana pada Uni Eropa, terdapat anggaran belanja yang cukup besar dan harus dikeluarkan oleh negara anggotanya. Berdasarkan sistem yang berlaku di Britania Raya, beban tersebut tidak hanya dilimpahkan pada elit politik saja, namun juga ditanggung oleh penduduknya. Selain itu, permasalahan mengenai masuknya imigran yang jumlahnya semakin bertambah, serta semakin merosotnya kedaulatan UK dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Kemudian, muncul 2 kubu yang saling berlawanan mengenai bertahan atau tidaknya Britania Raya di Uni Eropa dan menjadi cikal bakal diadakannya kembali referendum mengenai Brexit pada Juni 2016. Dari referendum tersebut, 51,9% memilih keluar dan 48,1% memilih bertahan. Hasil referendum tersebut pada akhirnya mendorong David Cameron, Perdana Menteri saat itu,  untuk mengundurkan diri kemudian digantikan oleh Theresa May, yang juga berasal dari partai konservatif. Namun, pada 24 Mei 2019, May pun mengundurkan diri sebagai PM karena merasa dirinya gagal memenuhi amanah rakyat mengenai persoalan Brexit. Lalu, Perdana Menteri selanjutnya, Boris Johnson mengambil sikap yang lebih keras dan tegas. Setelah melalui negosiasi yang panjang, pada Desember 2019 ia melaksanakan kembali pemilihan umum dan berhasil merangkul suara mayoritas parlemen yang pada awalnya tidak menyetujui gagasannya. Sehingga pada 31 Januari 2020, Britania Raya resmi keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Sumber :

BBC News. (2020, February 17). Google Chrome. Retrieved February 28, 2020, from BBC News: https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887

David Ramiro Troitino, T. K. (2018). Brexit : History, Reasoning and Perspective. Switzerland: Springer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »