Reformasi Agraria di Venezuela

Penulis : Tasya Adhila A (Direktur Departement Global Intelligence)

Tanah merupakan sebuah aset yang penting bagi siapapun terutama negara. Tanah dapat digunakan untuk berbagai hal seperti lahan untuk infrastruktur dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa tanah sendiri dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang mana dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Neoliberalisme yang masuk ke kawasan Amerika Latin dari Amerika Serikat menjadi sebuah masalah di kalangan masyarakat. Sistem kapitalisme yang diimplementasikan di berbagai sektor terutama pertanian menjadikan masyarakat mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, banyak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat menjadikan konflik tersendiri. Kapitalisme yang diterapkan dalam sektor pertanian menjadikan tanah yang seharusnya menjadi penunjang kehidupan menjadi sebuah bisnis. Perusahaan semakin menggalakkan investasi di lahan pertanian secara luas yang menggeser para petani. Semua hasil pertanian menjadi alat pendapatan keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan situasi dimana setiap orang akan selalu membutuhkannya.

Hal ini disadari oleh Hugo Chávez yang pada masa itu menjabat sebagai Presiden Venezuela. Ia sadar pentingnya sebuah aset tanah untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Keyakinannya akan hal ini menjadi alasan mengapa hal ini seharusnya diatur oleh pemerintah agar dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Sehingga, ia merumuskan sebuah insiatif untuk mengalihkan kepemilikan lahan dari swasta ke negara. Ia juga merupakan seorang tokoh yang dekat dan membela para petani kecil. Hal ini menjadikan para elit politik di Venezuela pada kala itu mencoba untuk menggulingkan Chávez karena sistem yang ingin diterapkan olehnya mengancam kepentingan mereka. Ia bahkan berhasil mendistribusikan lebih dari dua juta hektar tanah untuk lebih dari seratus ribu keluarga. Dalam usaha land reform oleh Chávez, terdapat tiga hal yang menjadi tujuan strategis. Pertama, sebuah pembentukan serta pengembangan pada bidang agrikultur yang berkelanjutan serta bersifat holistik. Kedua adalah adanya distribusi kekayaan yang merata dimasyarakat untuk menekan tingkat ketimpangan. Ketiga adalah untuk memastikan keamanan pangan yang menjadi salah satu hal krusial untuk dijamin demi kelangsungan hidup bersama. Hal ini dikatakan berhasil mengingat angka kemiskinan terutama di pedesaan berkurang secara signifikan. Seluruh sumber daya yang ada didistribusikan secara merata dan diberikan bantuan untuk mengelolanya.

Namun, hal ini bukan berarti tidak adanya tantangan yang muncul dalam implementasi land reform. Para elit dan badan peradilan serta pertahanan yang korup menjadikan sistem ini terhambat untuk berjalan dengan mulus. Para pemilik lahan luas yang borjuis dan memilliki uang yang banyak dapat dengan mudah melenggang dari tuntutan pengadilan. Selain itu, banyak upaya dan kasus pembunuhan yang dilakuakan serta melibatkan para elit politik untuk menyingkirkan sistem ini. Pemerintah serta organisasi petani telah mencoba untuk menangani permasalahan kekerasan akan reformasi tanah ini yang dilakukan melalui program pengembangan pasukan milisi di pedesaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri dimana pasukan ini berasal dari pasukan militer cadangan pemerintah Venezuela. Gagasan bela diri beresenjata ini juga merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh rakyat pedesaan yang diwakili oleh berbagai kelompok seperti organisas-organisasi yang menjadi Pasukan Pembebasan Bolivarian.

Sumber:

Wilpert, Gregory. Chávez’s Legacy of Land Reform for Venezuela. Review of Agrarian Studies.

Crist, Raymond E. (2016). “Development and Agrarian Land Reform in Venezuela’s Pioneer Zone: Social Progress Along the Llano-Andes Border in a Half century of Political Advance. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 43 No. 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »